Jakarta Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) pastikan akan mempelajari sangkaan Menteri Sosial Juliari Batubara terima Rp 30 ribu per paket bansos (Bantuan sosial) daerah Jabodetabek untuk pengatasan wabah Covid-19.
"Semua data dan info berkaitan penyediaan bantuan sosial itu pasti dipelajari dan dikeduk dari info beberapa saksi yang akan didatangkan dalam proses penyelidikan itu," tutur Plt Juru Berbicara KPK Ali Fikri waktu diverifikasi, Jumat (11/12/2020).
Ali mengatakan begitu sekalian menyikapi pengakuan Koordinator Warga Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyangka nilai yang dikorupsi Juliari lebih dari Rp 10 ribu per paket bantuan sosial.
Ia menyangka Juliari Batubara terima Rp 33 ribu per paket Bantuan sosial Covid-19
"Jika berapakah kurang lebih gambarannya per paket yang dikorup, sangkaannya dari hitung-hitunganku ialah Rp 28 ribu, ditambahkan Rp 5 ribu ialah Rp 33 ribu," kata Boyamin dalam penjelasannya, Kamis, 10 Desember 2020.
Menurut Boyamin, berdasar pencariannya di atas lapangan, dari nilai Rp 300 ribu yang dibujetkan Kemensos untuk per paket bantuan sosial, ia menyangka sekitar Rp 82 ribu yang dipotong untuk masuk kantong individu.
"Jadi bujet Rp 300 ribu, lagi dipotong Rp 15 ribu untuk transport, Rp 15 ribu untuk tas goodie bag. Jadi seolah-olah pemborong memperoleh Rp 270 ribu. Jika berdasar barang yang ada di atas lapangan yang diterima warga sebesar Rp 188 ribu. Jadi berarti sangkaan yang dikorupsi ialah Rp 82 ribu," papar Boyamin.
Ada Faksi Lain Turut Mengambil Sisi?
Dari nilai itu, Boyamin menyebutkan juara tender dibolehkan ambil keuntungan dengan batasan optimal 20 %.
Dengan begitu, juara tender mendapatkan keuntungan optimal Rp 54 ribu berdasar penghitungan 20 % dari Rp 270 ribu.
"Dari beda barusan, Rp 82 ribu dikurangi Rp 54 ribu. Jadi kurang lebih yang dikorup ialah perpaket Rp 28 ribu, itu untuk barang ya. Dan untuk goodie bag ada juga sejumlah Rp 5 ribu yang dikorup. Sebab goodie bag itu kira saja harga Rp 10 ribu dari Rp 15 ribu. Jadi Rp 28 ribu ditambahkan Rp 5 ribu sejumlah Rp 33 ribu," terangnya.
Ia menyangka ada faksi yang lain ikut keciprat masalah ini. Ini karena, ada beda Rp 23 ribu, bila Juliari dan dua petinggi Kemensos hanya ambil Rp 10 ribu per paket.
"Bermakna Rp 23 ribu barusan dapat untuk bancakan, ada yang ke petinggi, ada yang ke pemborong sendiri. Menjadi pemborong ambil untungnya lebih dari 20 %. Sebab apa? Kecuali sangkaan untuk bancakan di antara pemborong dan petinggi sebesar Rp 23 ribu barusan, sebab telah dipotong untuk Mensos Rp10 ribu," katanya.
Baca Juga :
0 Comments